KKP-TERNATE (21/5/2021). Pada hari Jum’at, 21 Mei 2021, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate telah menyelenggarakan kegiatan On the Job Training Pengambilan spesimen swab bagi tenaga kesehatan dilingkungan KKP Kelas III Ternate bertempat di Ruang Rapat KKP Kelas III Ternate. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman, pengalaman dan keterampilan kepada tenaga kesehatan yang nantinya bertugas dan memberi pelayanan di Bandara dan Pelabuhan.
Kepala KKP Kelas III Ternate, dr. Aulianto, menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai garda terdepan dalam melakukan cegah tangkal dan penapisan orang dalam perjalanan dalam masa pandemik COVID-19 sehingga petugas KKP dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan sampel swab nasopharing. Selain itu KKP Kelas III Ternate juga mendapatkan alokasi Rapid Antigen dari Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI.
Adapun peserta dalam pelatihan ini terdiri dari Dokter sebanyak 2 orang, Perawat sebanyak 6 orang serta Pranata Laboratorium Kesehatan sebanyak 1 orang. Narasumber berasal dari RSUD. Soa Sio Tidore, dr. Zuhrinah Ridwan, M.Kes., Sp.PK dengan mambawakan materi tentang pengambilan spesimen dan penggunaan rapid diagnostik test antigen serta dilanjutkan dengan praktek dan pemeriksaan material hasil swab. Untuk praktek wajib dilakukan oleh peserta dan bergantian sebagai pasien. Kepada peserta diharuskan untuk menyelesaikan praktek dan membuat laporan all-record.
Diharapkan dengan selesainya OJT ini maka Petugas KKP Kelas III Ternate sudah dapat melaksanakan pengambilan sample swab test Covid 19 di lingkungan Pelabuhan dan Bandara. (Tim PID)
Ternate, 6 April 2021
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH, pada (6/4) melantik pejabat fungsional kesehatan maupun non kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang diangkat melalui mekanisme penyesuaian inpassing di Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Pelantikan yang di selenggarakan di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan secara virtual maupun tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Dilingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P Kemenkes RI, sebanyak 14 Orang Pejabat Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan turut dilantik oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, yaitu terdiri dari 1 orang Dokter, 3 orang Perawat, 3 orang Sanitarian, 2 orang Entomolog Kesehatan, 1 orang Pranata Laboratorium Kesehatan, 1 orang Epidemiolog Kesehatan, 1 orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan 2 orang Pranata Keuangan APBN.
“Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru saja dilantik, tentunya amanah dan tanggung jawab yang baru saja saudara emban hari ini akan menjadi babak baru bagi karir saudara sekalian sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai abdi negara untuk dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai,”ujar drg. Oscar dalam sambutannya.
Persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah melalui mekanisme lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang sudah disusun oleh instansi jabatan fungsional.
“Untuk itu, saya yakin saudara dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kemenkes agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kompetensi saudara yang telah menjadi pejabat fungsional. Ini merupakan beban amanah yang menjadi tanggungjawab saudara, tentunya dengan dituntut bekerja keras dengan membangun satu tim kuat yang memiliki integritas, dan profesionalitas yang baik serta selalu mengedepankan pada pelayanan publik,” ujar drg. Oscar.
Dapat diketahui bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional melaui Penyesuaian/Inpassing telah diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 42 tahun 2018.
Berita ini disiarkan oleh Humas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Gedung Adhyatma, Lt.9, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12950.(ADT)
Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menerima informasi adanya dua kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B.1.1.7 pada Senin, 1 Maret 2021. Dua kasus tersebut merupakan hasil temuan dari 462 sampel yang diperiksa. Mutasi virus Corona B.1.1.7 sebelumnya pertama kali diumumkan di Inggris pada Desember 2020.
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, selaku Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI mengatakan, “Virus Corona adalah tipe virus RNA (ribonucleic acid) yang secara alami mudah mengalami mutasi dan mutasi memang merupakan kemampuan virus untuk bertahan hidup. Hingga saat ini, kami belum mendapatkan bukti ilmiah bahwa virus mutasi COVID-19 ini lebih tinggi tingkat keganasannya dibanding virus COVID-19 yang awal, namun, dari beberapa penelitian di negara lain menunjukkan varian virus baru ini lebih cepat menular.”
Mutasi terjadi pada bagian tanduk atau spike dari virus yang menyebabkan virus lebih mudah masuk ke sel sasaran sehingga penularannya akan lebih cepat dibanding varian yang lama. Kecepatan penularan mutasi virus tersebut tidak menyebabkan bertambah parahnya penyakit, namun penelitian terkait varian baru ini terus dilakukan.
Para peneliti yang mendalami virus Corona B.1.1.7 mengonfirmasi bahwa efektivitas inokulasi terhadap virus masih ada di level yang bisa diterima sehingga sejauh ini belum mengganggu kinerja vaksin. “Vaksin yang sekarang digunakan pemerintah masih efektif untuk mencegah penularan mutasi virus sehingga tidak akan mempengaruhi kekebalan kelompok,” ujar dr. Nadia.
“Kami himbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu resah, namun harus tetap waspada. Meskipun tingkat keganasan varian baru virus COVID-19 ini belum diketahui, namun dengan kemampuan penularan yang lebih tinggi, kami menghimbau masyarakat harus lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan harus lebih diperketat, serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Selain itu, menjelang libur panjang akhir pekan ini, kami himbau dengan sangat masyarakat untuk menahan diri dan tidak bepergian dulu mengingat setelah libur panjang, umumnya terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 dari kluster keluarga,” ujar dr. Nadia.
dr. Slamet, MHP, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes mengatakan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah, salah satunya memastikan untuk terus memperkuat upaya 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) demi mencegah varian baru corona B117 meluas. “Temuan ini menunjukkan kemampuan dan kapasitas dari laboratorium Balitbangkes dalam melakukan metode Whole Genome Sequencing (WGS). “Mutasi virus corona B.1.1.7 yang terdeteksi pertama di Inggris betul telah terdeteksi di Indonesia, mutasi virus ini lebih menular, orang yang terinfeksi varian ini juga dapat menularkan virus dalam jumlah yang lebih besar,” ujar dr. Slamet.
dr. Slamet juga menjelaskan kegiatan WGS ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan surveilans genom virus SARS-COV-2 yang telah dilakukan sejak virus ini masuk ke Indonesia. “Data hasil pemeriksaan genom ini diunggah ke repository Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID),” ujar beliau.
dr. Slamet menambahkan bahwa karakter dari varian mutasi B117 ini tidak terbukti lebih parah infeksinya. “Belum ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa varian ini lebih ganas dan menyebabkan sakit yang lebih parah. Virus ini tetap dapat di deteksi dengan swab antigen dan swab PCR,” tutup dr. Slamet
Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
KKP-TERNATE (05/10/2020). Dalam upaya cegah tangkal penyakit menular potensial wabah, KKP Kelas III Ternate telah melaksanakan pertemuan Rapat Kordinasi Kegiatan antara Pejabat Karantina Kesehatan dan PPNS. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 25 September 2020, bertempat di Aula KKP Kelas III Ternate dan dihadiri oleh Kepala KKP Kelas III Ternate, dr. Aulianto, Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Malut, AKP. H. Tajuddin, S.H. M.M, Pejabat Karantina Kesehatan dan PPNS di lingkungan KKP Kelas III Ternate.
Pada kegiatan ini disepakati untuk melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal KKP Ternate dalam pelaksanaan kegiatan kekarantinaan. Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah ;
Dengan ada kegiatan ini diharapkan KKP Kelas III Ternate dapat melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku dan meningkatkan kredibilitas serta pelayanan yang baik kepada pengguna jasa serta memberi manfaat besar kepada masyarakat khususnya Maluku utara dalam uapa cegah tangkal penyakit potensial wabah. (Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi - KKP Kelas III Ternate).
Ambon, 6 Juli 2020
Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dalam hal ini Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo bersama perwakilan anggota Komisi 8 dan Komisi 9 DPR RI berkunjung ke Ambon, Maluku, Senin (6/7). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk membahas penanganan COVID-19 di Maluku dan Maluku Utara.
Pembahasan penanganan COVID-19 itu dilakukan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan bupati dan walikota se Maluku dan Maluku Utara. Rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual di kantor Gubernur Maluku.
Berdasarkan laporan perkembangan kasus COVID-19 per Minggu (5/7) jumlah kasus konfirmasi positif di Maluku bertambah 18 orang. Berbeda dengan Maluku, Maluku Utara justru tidak ada penambahan kasus positif.
Namun secara kumulatif jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 justru lebih banyak di Maluku Utara yakni berjumlah 953, sementara kasus kumulatif di Maluku berjumlah 794.
Pasien COVID-19 yang sembuh di Maluku Utara berjumlah 123 dan Maluku berjumlah 377. Untuk pasien meninggal di Maluku Utara berjumlah 32, sementara di Maluku berjumlah 17.
“Kami terus berupaya mengatasi masalah pandemi ini debgan langsung terjun ke setiap provinsi. Kami berharap upaya kami akan mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia,” ucap Menkes.
Rombongan tiba di Bandara Pattimura dengan pesawat khusus TNI AU pada Minggu (5/7) pukul 24.00 WIT. Rombongan dijemput Gubernur Maluku Murad Ismail dan Forkopimda Maluku lainnya.
Senin pagi (6/7), Menkes dr. Terawan meninjau RSUP dr. J. Leimena di Wailela Ambon. RS tersebut merupakan RS rujukan penanganan COVID-19. Setelah itu, Menkes menuju Kantor Gubernur Maluku untuk melaksanakan rapat koordinasi.
Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
KKP-TERNATE (01/02/2020). Sejak World Health Organization (WHO) mendeklarasikan bahwa wabah virus Corona (2019-nCoV) merupakan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) tepatnya pada 30 Januari 2020 waktu Jenewa, Kementerian Kesehatan RI segera mengambil tindakan untuk menghadapi virus ini. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI telah menyampaikan Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/329/2020, tanggal 31 Januari 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sendiri, melalui Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Utara, bersama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Ternate, memberikan respon cepat terhadap dampak buruk menyebarnya wabah virus corona di wilayah Provinsi Maluku Utara. Langkah pertama yang diambil adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Bentuk kegiatannya adalah dengan menggelar pertemuan Rapat Kordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Novel Corona Virus (2019-nCoV) di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020, bertempat di Ruang Aula Pertemuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala KKP Kelas III Ternate dan jajarannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan jajarannya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit se Provinsi Maluku Utara, Unsur TNI-POLRI, Kepala Bapeda Provinsi Maluku Utara, Perwakilan UPBU Bandara Sultan Baabulah, Perwakilan KSOP Kelas II Ternate, Kepala Dinas Perhubungan, Perwakilan Perusahaan Tambang di Maluku Utara, Unsur Swasta serta sejumlah insan Pers.
Dalam laporannya, Kepala KKP Kelas III Ternate, dr. Aulianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua unsur di Provinsi Maluku Utara baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat guna mencegah masuknya wabah corona virus di Propinsi Maluku Utara. “Seperti diketahui bahwa pneumonia yang disebabkan oleh novel corona virus berasal dari Negara China dengan tingkat penyebaran yang cepat. Maluku Utara sebagai Provinsi kepulauan/archipelago memiliki banyak pintu masuk. Ditambah lagi, banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah ini yang mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA yang berasal dari China. Hal ini perlu diantisipasi “ ujar dr. Aulianto.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dr. Idhar Sidi Umar, M.Kes menyampaikan tujuan rakor yang digelar bersama ini, agar dapat mengsinkronisasikan potensi antara instansi untuk menghadapi penyebaran wabah Virus Corona secara bersama. Menurut Kadis, Virus Corona yang diketahui bermulai dari Negara Cina kemudian menyebar, sehingga warga negara Cina yang ada Malut, terutama yang baru masuk kita bersama-sama lintas terkait untuk melakukan langkah antisipasi, penanganan secara komperhensif bisa terlaksana dengan baik tanpa memberikan keresahan kepada masyarakat. ”Jadi tujuan kita supaya masyarakat tau bahwa penanggulangan ini agar tidak meresahkan mereka, karena banyak masyarakat yang mendengar hal-hal yang tidak sesuai, kita himbau agar mendengar sumber yang terpercaya yang terhimpun dalam penanganan ini terutama dinas Kesehatan,” ungkap Kadinkes.
Dalam rapat koordinasi disampaikan paparan materi mengenai kondisi terkini perkembangan wabah virus corona ditingkat global dan dilanjutkan diskusi yang terbagi menjadi 4 (empat) kluster. Dari hasil diskusi, dihasilkan kesepakatan yang harus dilaksanakan, antara lain :
Dengan pertemuan ini diharapkan adanya sinergisitas kemampuan dari semua lintas sektor dalam menghadapi penyakit pnemonia yang disebabkan oleh corona virus. (Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi - KKP Kelas III Ternate).
Menyikapi perkembangan kasus novel Corona virus (2019-nCoV), kami sampaikan update situasi terkini menggunakan data tanggal 26 Januari 2020, bersumber dari WHO.
Kondisi sakit parah menurut kriteria WHO adalah sesak napas, frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, hipoksemia, rontgen thorax menunjukkan infiltrat multi lobular atau infiltrat pulmoner progresif lebih dari 50% dalam waktu 24 – 48 jam.
Kondisi kritis menurut kriteria WHO adalah gagal napas, syok septik, kegagalan organ yang memerlukan penanganan unit ICU.
Peta distribusi kasus konfirmasi 2019-nCoV per 26 Januari 2020 :
Distribusi kasus 2019-nCoV berdasarkan regionalnya sebagai berikut :
Prinsip-prinsip dasar untuk mencegah penularan infeksi saluran pernapasan akut meliputi :
Jakarta, 20 Januari 2020
Pada 31 Desember 2019 sampai 5 Januari 2020, di Kota Wuhan, Cina, dilaporkan 59 kasus dengan gangguan pernapasan (pneumonia) dan dirawat di rumah sakit. 7 orang dalam kondisi kritis dan 2 orang meninggal pada tanggal 16 dan 17 Januari 2020.
Saat ini sudah diketahui penyebabnya adalah novel Coronavirus (2019-nCoV) yaitu jenis virus baru yang satu family dengan virus penyebab SARS dan MERS. Khawatir virus tersebut menyebar ke Indonesia, maka Kemenkes menyiapkan termoscanner di 135 pintu keluar masuk negara Indonesia.
“135 pintu negara baik udara, laut, maupun darat yang jaga petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan. Yang paling awal bisa dideteksi adalah dengan termoscanner untuk mendeteksi suhu tubuh. Kalau ada orang dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan suhu tubuh di atas 38 derajat celcius, maka posturnya terlihat berwarna merah pada termoscanner,” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes dr. Anung Sugihantono, M.Kes, Senin (20/1) di Gedung Kemenkes, Jakarta.
Selain itu, bandara-bandara di seluruh Indonesia terutama yang mempunyai penerbangan langsung dari Cina, meningkatkan kewaspadaan di antaranya dengan mengaktifkan thermal scanner, memberikan health alert card dan KIE pada penumpang.
Kepala Kantor Kesehatan Pelabungan (KKP) Kelas I Bandara Soekarno-Hatta, dr. Anas Ma’ruf mengatakan semua pintu masuk negara sudah disiapkan termoscanner.
“Dalam kondisi rutin seluruh kedatangan internasional semua selalu dilakukan pemeriksaan termoscanner meskipun tidak ada penyakit yang diwaspadai. Kalau ada penyakit yang diwaspadai maka kita tingkatkan pengamanannya,” ucap dr. Anas.
Kasus yang perlu dicurigai terinveksi nCoV adalah :
1. penderita Infeksi saluran pernapasan akut berat (Severe Acute Respiratory Infection/SARI), dengan riwayat demam dan batuk serta penyebab yang belum pasti, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dalam waktu 14 hari sebelum timbulnya gejala.
2. Seseorang yang sakit dengan gejala klinis yang tidak biasa, kemudian terjadi penurunan kondisi umum mendadak meskipun telah menerima pengobatan yang tepat, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau riwayat perjalanan.
3. Penderita Infeksi Saluran Pernapasan akut (ISPA) ringan atau berat, yang dalam 14 hari sebelum timbulnya penyakit, telah terpajan dengan:
a. Kontak erat dengan kasus positif infeksi nCoV;
b. Mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan di negara-negara terjangkit nCoV;
c. Mengunjungi atau bekerja di pasar hewan di Wuhan,Cina;
d. Memiliki riwayat kontak dengan hewan (jika hewan penular sudah teridentifikasi) di negara terjangkit nCoV pada hewan atau pada manusia akibat penularan hewan (zoonosis).
dr. Annas menyarankan kepada masyarakat Indonesia yang berada di Wuhan untuk menghindari wilayah yang menjadi penyebaran penyakit akibat nCoV, menghindari kontak yang diduga menderita nCoV, berperilaku hidup bersih dan sehat, dan jika sakit segera berobat ke Fasyankes.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..(D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
TERNATE (2/6/2019). Malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. Penyakit ini menyerang semua kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan. World Malaria Report (2015) menyebutkan bahwa malaria telah menyerang 106 Negara di dunia. Komitmen global pada Millenium Development Goals (MDGs) menempatkan upaya pemberantasan malaria kedalam salah satu tujuan bersama yang harus dicapai sampai dengan tahun 2015. Dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, komitmen global tersebut dilanjutkan melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Pada SDGs, upaya pemberantasan malaria tertuang dalam tujuan ketiga SDGs dan ingin dicapai sampai dengan tahun 2030.
Morbiditas malaria pada suatu wilayah ditentukan dengan Annual Parasite Incidence (API) per tahun. API merupakan jumlah kasus positif malaria per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Tren API secara nasional pada tahun 2011 hingga 2015 terus mengalami penurunan. Berdasarkan Data Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (2016), Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih memiliki angka API tertinggi. Pada 5 Provinsi KTI (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT) belum ada satupun kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
Sebagai upaya untuk mewujudkan eliminasi malaria, Kementerian Kesehatan menyusun strategi spesifik Program Malaria untuk Percepatan Eliminasi Malaria. Salah satunya adalah Strategi Akselerasi, yang dilakukan secara menyeluruh di wilayah Endemis Tinggi Malaria, yaitu di Kawasan Timur Indonesia. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah penyemprotan dinding rumah diseluruh desa dengan API >40%. Hasil kegiatan penyemprotan sangat ditentukan oleh kualitas penyemprotan dan salah satu factor yang mempengaruhi kualitas adalah kemampuan/keahlian tenaga penyemprot.
Sebagai salah satu wilayah layanan BTKL-PP Kelas I Manado, Propinsi Maluku Utara termasuk wilayah Endemis Tinggi Malaria dengan API >40%. Dalam upaya mewujudkan eliminasi malaria, diperlukan upaya bersama untuk mengendalikan vektor malaria. Untuk itu, BTKL-PP Kelas I Manado berkolaborasi dengan KKP Kelas III Ternate, menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyemprot IRS. Kegiatan berlangsung pada hari Senin-Selasa, 1-2 Juli 2019 di Aula Kantor KKP Ternate dan dilanjutkan dengan praktek IRS di Asrama Haji Maluku Utara. Peserta dari kegiatan ini berjumlah 15 orang, yang terdiri dari petugas/pengelola program malaria, pengendalian vector atau kesehatan lingkungan dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Utara, dan 5 Dinas Kesehatan Kab/Kota di Propinsi Maluku Utara serta dari KKP Ternate sendiri. Harapannya, setelah mengikuti kegiatan tersebut, peserta mampu melakukan penyemprotan dinding rumah di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan standar prosedur operasional.
Berita ini disiarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor hotline 0921-6206996 atau e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (admin)